Epic Big Win
Berita Bola, Balapan, Basket, Gadget dan Travel

- Advertisement -

- Advertisement -

Internet Mau Diawasi Ketat, Indonesia Siap Tanpa WhatsApp Cs?

6

Jakarta – Kritikan tajam disuarakan para pegiat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Memang Indonesia sudah siap?

Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebutkan, jika RUU KKS jadi diterapkan, yang terjadi adalah badan yang mendapatkan mandat malah tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Karena aplikasi-aplikasi penting dan produktif yang dibutuhkan para pengguna internet Indonesia belum ada penggantinya,” kata Alfons, dihubungi wartawan setempat, Jumat (27/9/2019).

Alfons melihat pengawasan dan pembatasan yang ingin dilakukan lewat RUU KKS mengacu pada struktur internet seperti di China. Ini menurutnya adalah kemustahilan, mengingat internet Indonesia sudah tergabung dengan jaringan internet dunia, tidak seperti China yang struktur internetnya terpusat pada satu pengawasan.

“Selain itu, layanan aplikasi populer semuanya menggunakan layanan yang terpusat di negara lain seperti WhatsApp, Google, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter dan lainnya,” jelas Alfons.

Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah menyediakan layanan yang bisa diandalkan sebagai pengganti aplikasi WhatsApp dan lain-lain, jika RUU KKS disahkan. Dicontohkan Alfons, ketika Google tidak menuruti permintaan pemerintah untuk memberikan data, dan karenanya layanannya di Indonesia dipaksa berhenti, maka semua layanan yang tergantung pada Google akan terganggu.

“Misal Google Maps. Apakah pemerintah siap, layanan seperti Gojek, Grab dan lainnya yang memanfaatkan Google Maps lumpuh? Atau aplikasi yang pakai Facebook sebagai layanan login jadi lumpuh karena Facebook diblokir? Internet sudah menjadi suatu jaringan global yang tidak bisa diatur-atur dengan mudah,” urainya.

Alfons mengingatkan bahwa pemerintah sendiri hanya bagian dari internet dan bukan pemilik atau pengendali internet. Menurutnya, untuk jangka panjang, pembatasan internet di Indonesia tidak bisa dilakukan.

“Untuk kepentingan nasional atau keamanan negara, bisa saja aksi pembatasan internet untuk jangka pendek. Itu bisa dimengerti. Namun untuk jangka panjang rasanya pembatasan, pengawasan dan pengendalian internet tidak dapat berjalan baik karena tidak ada layanan pengganti seperti yang dimiliki China,” sebut Alfons.

Dia bahkan menyebutkan bahwa China boleh dibilang adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki kemampuan dan struktur internet yang memungkinkan kontrol dan pengawasan seperti yang diinginkan dalam RUU KKS.

Kembali Alfons mengingatkan, pemerintah malah akan blunder jika bersikeras mengesahkan RUU KKS. Sayangnya, hingga saat ini mereka menutup mata dan telinga.

“Mayoritas stake holder menentang. Nanti pemerintah yang malu sendiri kalau keluarkan UU tidak bisa jalankan atau malah blunder. Tapi kayanya sih anjing menggonggong kafilah berlalu,” kritik Alfons dengan pedas.

Meski demikian, Alfons masih berharap kritikan dan masukan dari masyarakat yang diwakili para pegiat dan praktisi TIK didengar. Pemerintah menurutnya harus memiliki digital roadmap yang jelas.

“(Digital roadmap) harus jelas. Digital roadmap utama yang dijadikan patokan oleh seluruh departemen dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.